Posts
“ BIROKRASI “
MAKALAH
Diajukan
Untuk Memenuhi Salah Satu Tugas Mata Kuliah Dasar-Dasar Menejemen
Kepemerintahan
Program
Studi siyasah Semester IV
Di Susun Oleh :
Asikin Abdul Aziz
PROGRAM STUDI SIYASAH
FAKULTAS
SYARI’AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG
2014
KATA PENGANTAR
اَلْحَمْدُاِللهِ
الَّذِيْ أَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ فِي قُلُوْبِ اْلمُؤْمِنِيْنَ, لِيَزْدَادُوْا
إِيْمَانًا مَعَ إِيْمَانِهِمْ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَافِ
اْلَأنْبِيَاءِ وَاْلمُرْسَلِيْنَ وَعَلَى أَلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِيْنَ.
اَلْحَمْدُلِّلِه بِفَضْلِ الله وَكَرَامَهُ نَسْتَطِعُ اِنْ نُئَادِى وَنَعْمَلُ
هَذِهِ اْلوَظِيْفَةِ تَحْتَ اْلمَوْضُوْعِ"قِرَاءَةُاْلقُرْاَنَ".
Segala puji
dan kemuliaan hanyalah milik Rabb semata, atas segala rahmat dan ni’mat-Nya
yang telah dikaruniakan kepada segenap hamba-Nya. Shalawat dan salam semoga
selamanya tercurah atas junjungan alam yang
menajadi penuntun umatnya ke jalan shirotol mustaqim.
Atas berkat rahmat dan hidayah Allah SWT,
alhamdulillah kami dapat
menyusun dan menyelesaikan sebuah kajian ilmiah tentang “Birokrasi” dengan wasilah tugas disertai bimbingan dan dorongan dari dosen mata
kuliah Dasar- Dasar Menejemen Kepemerintahan..Disamping itu, kami sadari
sepenuhnya bahwa kajian makalah yang kami sajikan ini
masih jauh dari kesempurnaan, maka kami selalu
berharap atas kritik dan sarannya yang membangun, guna peningkatan di masa yang
akan datang.
Akhirnya kami berharap, semoga sekecil apapun untaian kata yang saya sajikan sebagai
rangkaian ilmu dalam makalah ini senantiasa menjadi bongkahan-bongkahan ilmu
yang senantiasa bermafaat dunia dan akhirat. Amin
Bandung 13 Maret 2014
Penyusun
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR.......................................................................................
DAFTAR ISI......................................................................................................
BAB I PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang........................................................................................
B.
Rumusan
Masalah...................................................................................
C.
Maksud dan
Tujuan Makalah..................................................................
BABII PEMBAHASAN
A.
Pengertian Birokrasi................................................................................
B.
Model-model Birokrasi...........................................................................
C.
Patalogi Birokrasi....................................................................................
D.
Birokrasi Di Indonesia............................................................................
BAB III PENUTUP
A.
Kesimpulan.............................................................................................
DAFTAR PUSTAKA........................................................................................
BAB
I
PENDAHULUAN
A.
Latar
Belakang Masalah
B.
Rumusan
Masalah
1.
Apa pengertian dari birokrasi
2.
Apa saja model-model birokrasi
3.
Apa pengertian dari patalogi
birokrasi
4.
Bagaimana birokrasi di
indonesia
C.
Maksud
Dan Tujuan
Adapun maksud dan tujuan dari
pembuatan makalah ini tiada lain agar mahasiswa mampu memahami apa sih
pengertian dari birokrasi tersebut yang sering sering kita denger. Selain itu
juga mahasiswa mampu mengetahui baik dari model-model birokrasi, patalogi
birokrasi dan mahasiswa mampu memahami mengenai birokrasi di indonesia
BAB
II
PEMBAHASAN
A.
Pengertian
Birokrasi
Birokrasi berasal dari kata
“bureau” yang berarti meja atau kantor;
dan kata “kratia” (cratein) yang berarti pemerintah. Pada mulanya,
istilah ini digunakan untuk menunjuk pada suatu sistematika kegiatan kerja yang
diatur atau diperintah oleh suatu kantor melalui kegiatan-kegiatan administrasi
(Ernawan, 1988). Dalam konsep bahasa Inggris secara umum, birokrasi disebut
dengan “civil service”. Selain itu juga sering disebut dengan public sector,
public service atau public administration.
Definisi birokrasi telah
tercantum dalam kamus awal secara sangat konsisten. Kamus akademi Perancis
memasukan kata tersebut pada tahun 1978 dengan arti kekuasaan, pengaruh, dari
kepala dan staf biro pemerintahan. Kamus bahasa Jerman edisi 1813,
mendefinisikan birokrasi sebagai wewenang atau kekuasaan yang berbagai
departemen pemerintah dan cabang-cabangnya memeperebutkan diri untuk mereka
sendiri atas sesama warga negara. Kamus teknik bahasa Italia terbit 1823
mengartikan birokrasi sebagai kekuasaan pejabat di dalam administrasi
pemerintahan.
Birokrasi berdasarkan definisi
yang dikemukakan oleh beberapa ahli adalah suatu sistem kontrol dalam
organisasi yang dirancang berdasarkan aturan-aturan yang rasional dan
sistematis, dan bertujuan untuk mengkoordinasi dan mengarahkan
aktivitas-aktivitas kerja individu dalam rangka penyelesaian tugas-tugas
administrasi berskala besar (disarikan dari Blau & Meyer, 1971; Coser &
Rosenberg, 1976; Mouzelis, dalam Setiwan,1998).
Sementara itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, birokrasi didefinisikan
sebagai
·
Sistem pemerintahan yang
dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hirarki dan
jenjang jabatan
·
Cara bekerja atau susunan
pekerjaan yang serba lamban, serta menurut tata aturan (adat dan sebagainya)
yang banyak liku-likunya dan sebagainya.
Definisi birokrasi ini mengalami revisi, dimana birokrasi selanjutnya
didefinisikan sebagai
·
Sistem pemerintahan yang
dijalankan oleh pegawai bayaran yang tidak dipilih oleh rakyat, da
·
Cara pemerintahan yang sangat
dikuasai oleh pegawai.
Berdasarkan definisi tersebut, pegawai atau karyawan dari birokrasi
diperoleh dari penunjukan atau ditunjuk (appointed) dan bukan dipilih
(elected).
B. Model-Model Birokrasi
1.
Weberian
Karakteristik
Birokrasi Weber
Individu pejabat secara personal bebas, akan tetapi
dibatasi oleh jabatannya manakala ia menjalankan tugas-tugas atau bebas
menggunakan jabatannya untuk keperluan dan kepentingan pribadinya termasuk
keluarganya.
2.
Birokrasi Marxis
Marx berpendapat negara itu bukan mewakili kepentingan
umum. Tidak ada kepentingan umum (general) itu, yang ada ialah kepentingan
particular lainnya. Kepentingan particular yang memenangkan perjuangan klas
sehingga menjadi klas yang dominan itulah yang berkuasa. Birokrasi menurut Karl
Marx merupakan suatu kelompok particular yang sangat spesifik. Birokrasi
bukanlah klas masyarakat, walaupun eksistensinya berkaitan dengan pembagian
masyarakatb ke dalam klas-klas tertentu. Lebih tepatnya, menurut Karl Marx
birokrasi adalah negara atau pemerintah itu sendiri. Birokrasi merupakan
instrumen yang dipergunakan oleh kelas yang dominan untuk melaksanakan
kekuasaan dominasinya atas kelas-kelas sosial lainnya. Dengan kata lain
birokrasi memihak kepada kelas partikular yang mendominasi tersebut.
3.
Birokrasi parkinsonian
Birokrasi ParkinsonianMerupakan model birokrasi dengan
memperbesar sosok kuantitatif birokrasi.Parkinsonian dilakukan dengan
mengembangkan jumlah anggota birokrasi untuk meningkatkankapabilitasnya sebagai
alat pembangunan. Di satu sisi, Parkinsonian dibutuhkan untuk mengakomodasikan
perkembangan masyarakat yang semakin maju, di sisi lain Parkinsonian dibutuhkan
untuk mengatasi persoalan-persoalan pembangunan yang semakin menumpuk.
C. Patalogi Borokrasi
·
Pengertian
Patologi birokrasi adalah
penyakit dalam birokrasi Negara yang muncul akibat perilaku para birokrat dan
kondisi yang membuka kesempatan untuk itu, baik yang menyangkut politis,
ekonomis, social cultural dan teknologikal.
·
Jenis-Jenis Patologi Birokrasi
Terdapat lima jenis patologi birokarasi yang dikenal, yaitu :
1.
Patologi yang timbul karena
persepsi dan gaya manajerial para birokrat. Diantara patologi jenis ini antara
lain, penyalahgunaan wewenag dan jabatan, menerima suap, arogansi dan
intimidasi, kredibilitas rendah, dan nepotisme.
2.
Patologi yang disebabkan karena
kurangnya pengetahuan dan keterampilan para petugas pelaksana birokrasi.
Diantara patologi jenis ini antara lain, ketidaktelitian dan ketidakcekatan,
ketidakmampuan menjabarkan kebijakan pimpinan, rasa puas diri, bertindak tanpa
pikir, kemampuan rendah, tidak produktif, dan kebingungan.
3.
Patologi yang timbul karena
tindakan para birokrat yang melanggar norma hokum dan peraturan
perundang-undangan. Diantara patologi jenis ini antara lain, menerima suap,
korupsi, ketidakjujuran, kleptokrasi, dan mark up anggaran.
4.
Patologi yang dimanifestasikan
dalam perilaku para birokrat yang bersifat disfungsional. Diantara patologi
jenis ini antara lain, bertindak sewenang-wenang, konspirasi, diskriminatif,
dan tidak disiplin.
5.
Patologi yang merupakan akibat
situasi dalam berbagai analisis dalam lingkungan pemerintahan. Diantara
patologi jenis ini antara lain, eksploitasi bawahan, motivasi tidak tepat,
beban kerja berlebihan, dan kondisi kerja kurang kondusif.
D. Reformasi Birokrasi Di
Indonesia
Reformasi birokrasi merupakan cara pemerintan untuk
mewujudkan good governance. Reformasi birokrasi dapat menjadi permulaan sebuah
negara untuk maju. Dengan penataan(reform) sistem penyelenggaraan pemerintahan
yang lebih efektif dan efisien, diharapkan terwujud penyelenggaraan
pemerintahan yang berdampak terhadap pelayanan terhadap masyarakat secara
tepat, cepat, dan profesional.
Anggapan masyarakat tentang birokrasi selama ini adalah
sama dengan pemerintah, birokrasi lebih berpihak kepada penguasa dan
kepentingan-kepentingan politis bukan lebih memperhatikan, dan melayani, serta
berpihak kepada rakyat padalah birokrasi adalah alat negara yang memiliki ruang
dan peraturan tersendiri.
Reformasi birokrasi dimulai dari lingkungan kementerian
dan lembaga. Semakin banyak kementerian dan lembaga yang melakukan reformasi
birokrasi maka semakin cepat negara mencapai tujuan pembangunan serta tercipta
good governance. Pembaharuan dan perubahan yang harus dilakukan antara lain
organisasi, proses bisnis, dan sumber daya manusia dalam sistem penyelenggaraan
pemerintahan. Yang sangat diperhatikan dalam reformasi birokrasi adalah rasionalisasi
birokrasi yang mewujudkan efektifitas, efisiensi, dan produktifitas melalui
pembagian kerja yang bersifat hirarki dan horizontal yang seimbang, diukur
dengan perbandingan volume beban tugas dengan jumlah sumber daya disertai tata
kerja formalistik dan pengawasan yang ketat.
Perubahan dan pembaharuan di bidang organisasi dilakukan
dengan penataan kembali misi, visi, sasaran, program, agenda kebijakan, dan kinerja kegiatan
menjadi lebih terencana, bertanggungjawab, terbuka, dan aksesif. Proses bisnis
dalam birokrasi ditata sehingga lebih sederhana dan mudah serta menghasilkan
pelayanan yang prima. Perhatian juga harus diberikan kepada sumber daya manusia
yang menjalankan tugas agar mereka semakin profesional dalam memberikan
pelayanan dan menjalankan tugas masing-masing.
Dengan reformasi birokrasi maka terwujudnya
penyelenggaraan pemerintahan yang professional, memiliki kepastian hukum,
transparan, partisipatif, akuntable dan memiliki kredibilitas serta
berkembangnya budaya dan perilaku birokrasi yang didasari oleh etika, pelayanan
dan pertanggungjawaban public serta integritas pengabdian dalam mengemban misi
perjuangan bangsa mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara akan terwujud.
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Birokrasi berdasarkan definisi
yang dikemukakan oleh beberapa ahli adalah suatu sistem kontrol dalam
organisasi yang dirancang berdasarkan aturan-aturan yang rasional dan
sistematis, dan bertujuan untuk mengkoordinasi dan mengarahkan
aktivitas-aktivitas kerja individu dalam rangka penyelesaian tugas-tugas
administrasi berskala besar (disarikan dari Blau & Meyer, 1971; Coser &
Rosenberg, 1976; Mouzelis, dalam Setiwan,1998).
·
Model
Model Birokrasi Ada 3
A.
Weberian
B.
Birokrasi Marxis
C.
Birokrasi parkinsonian
·
Patalogi
Borokrasi
Patologi birokrasi adalah
penyakit dalam birokrasi Negara yang muncul akibat perilaku para birokrat dan
kondisi yang membuka kesempatan untuk itu, baik yang menyangkut politis,
ekonomis, social cultural dan teknologikal.
DAFTAR PUSTAKA
0 komentar:
Post a Comment